Fahri : Kalau pemerintah tidak suka dikritik, pindah saja dari Indonesia.

News Analisa - Fahri Hamzah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakayat ( DPR ) RI meminta kepada pemerintah agar tidak anti kritik. sikap anti kritik pemerintah, kata dia, dapat membuat pemerintah akan dengan mudah menggunakan aparat penegak hukum untuk dapat menangkapi pihak yang dianggap berseberangan.

Hal itu dikatakannya saah dirinya diminta menanggapi penangkapan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam ( FUI ) Muhammad Al Khaththath oleh pihak kepolisian. Muhammad Al Khaththath ditangkap pihak kepolisian karena di duga terlibat didalam pemufakatan makar.

"Di dalam demokrasi itu, orang oarang ribut itu hari hari. kalau anda tidak mau ribut, jangan demokrasi, Demokrasi memang negara ribut, kalau mau senyap, itu negara otoriter, itu ada di Korea Utara", kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat ( 31/3/17).

Dirinya juga menambahkan, rapat untuk merancang demontrasi bukanlah indak pidana makar. sebab didalam negara yang menganut demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan kritikannya kepada pemerintahan sepanjang tidak anarkis.

Apalagi, menurutnya, penggunaan pasal makar sudah sangat lama sekali tidak digunakan lagi. dirinya pun sangat menyayangkan polisi yang kembali menggunakan pasal makar tersebut.

Dirinya mengatakan, penggunaan pasal makar yang dipergunakan polisi harus dapat disertai dengan bukti yang riil sehingga tidak menjadi karet pengertiannya.

"Kecuali dia bawa parang, bawa senjata yang ditembakannya keatas sambil berteriak ingin mengulingkan pemerintahan saat ini, misalnya begitu,nah itu baru boleh, dilumpuhkan juga boleh. itu namanya tangkap tangan, alat bukti dan pelaku itu ada di satu tempat", tutur Fahri.

"Kuping itu harusnya tebal kalau mau demokrasi. kalau kuping tipis jangan hidup di Indonesia. suruh ke Korea Utara sana. jadi rakyatnya Kim Jong Un, sangat cocok itu. begitu Presiden lewat tepuk tangan semua", lanjut Fahri.

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam ( FUI ) Muhammad Al Khaththath ditangkap aparat kepolisian pada Kamis ( 31/3/17) dini hari di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat.

Selain menangkap Muhammad Al Khaththath, pihak kepolisian juga menangkap empat orang lainnya ditempat berbeda karena diduga telah melakukan pertemuan untuk pemufakatan makar.(News Analisa)

Read »

Selain tidak berizin, Pasha diduga menggunakan dana APBD ke Singapura

News Analisa - Longki Djanggola, Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said atau akrab disapa Pasha Ungu telah melanggar aturan.

Pasha dianggap telah melangar aturan karena dirinya pergi keluar negeri tanpa mendapat izin dari Menteri Dalam negeri melalui pengantar dari Gubernur.

"Jadi ini ada prosedurnya. kasus yang kini menimpa Pasha ini, semoga kasus ini menjadi pembelajaran buat kepala daerah lainnya di Indonesia", ujar Longki, Rabu ( 29/3/17).

Dirinya kemudian mengingatkan agar aktivitas yang dilakukan oleh kepala daerah, baik bupati maupun walokota dan para wakilnya yang hendak ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah sesuai dengan jenjangnya.

Termasuk dirinya jika hendak keluar negeri, Longki mengaku dirinya juga harus mengantongi izin dari Sekretariat Negara dengan pengantar Menteri Dalam Negeri.

Sebelumnya nama Sigit Purnomo atau dikenal dengan Pasha Ungu dalam beberapa waktu ini tengah menjadi buah bibir. dirinya diketahui manggung bersama dengan band yang mengangkat namanya "Ungu" di Esplanade Concert Hall, Singapura pada Sabtu ( 25/2/17).

Konser yang diberi tajuk "Ungu - 20th Anniversary Concert Live in Singapura 2017" tersebut didalam rangka memperingati ulang tahun Ungu yang ke 20 tahun.

Sementara itu, terkait dengan kepergian Pasha yang manggung bersama bandnya di Singapura, DPRD kota Palu kini tengah mengumpulkan data data terkait dengan biaya perjalanan Pasha sewaktu ke Singapura. hal ini disebabkan adanya dugaan perjalanan Pasha ke Singapura telah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) kota Palu.

"Namun sampai saat ini belum dapat kita pastikan apakah Pasha menggunakan dana APBD atau dana Pribadinya sendiri sewaktu ke Singapura. yang pastinya saat ini kami masih harus mengumpulkan bukti bukti dahulu", tutupnya.(News Analisa )

Read »

Di Nunukan, Banyak pelajar jual tubuh hanya demi handphone Oppo

News Analisa - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan serta pengendalian pendudu dan keluarga berencana kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mensinyalir semakin maraknya kasus praktik prostitusi siswa sekolah di sejumlah wilayah perbatasan hanya karena keingginan dari para pelajar itu untuk dapat memiliki handphone ( HP ) seri terbaru.

Misadi, Kasie yang membidangi Perlindungan Perempuan Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Nunukan mengatakan kebanyakan dari hasil melakukan praktik prostitusi itu digunakan untuk membeli Handphone.

Bahkan dari hasil penelusuran mereka, banyak sekali para pelajar justru meminta Handphone sebagai ganti alat pembayaran atas layanan yang mereka berikan.

"Yang jelasnya berapa transaksinya kita tidak tahu, tapi dari pengakuan mereka hanya dikasih HP dengan merk Oppo", ujar Misadi, Selasa ( 28/3/17).

Dirinya juga menambahkan, jaringan prostitusi para pelajar di wilayah yang berbatasan dengan negara Malaysia itu cukup rapi. para pengguna jasa para pelajar itu biasanya hanya cukup menghubungi pelajar kelas 3 yang terlebih dahulu terjun ke dunia prostitusi.

Pelajar yang senior itulah yang akan mengantarkan adik kelasnya ke tempat hiburan atau ke hotel. biasanya transaksi akan dilakukan di kota Malinau yang merupakan kota terdekat dari tempat tinggal para pelajar di wilayah perbatasan kabupaten Nunukan.

"Kelas 3 ini lah yang menjadi perantaranya untuk mencari adik adik kelasnya", kata Misadi.

Dirinya juga mengatakan, orangtua maupun para warga di kecamatan Sembakung dan di empat kecamatan lainnya juga sudah merasa resah dengan adanya praktik prostitusi pelajar. mereka juga sudah melaporkan hal itu ke pihak kepolisian.

"Sudah dilaporkan mereka, tapi justru aparatnya minta bukti. dengan adanya berita dari media, masyarakat sangat berharap aparat dapat bergerak cepat",ujar Misadi.

Sebelumnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Nunukan telah mendapat laporan dari masyarakat terkait semakin maraknya prostitusi pelajar, saat menggelar sosialisasi perda no 17 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di 5 kecamatan di wilayah perbatasan.(News Analisa)

Read »

Tidak menyerah, Pemprov DKI akan terus genjot pengadilan.

News Analisa - Sumarsono, Pelaksana Tugas ( Plt ) Gubernur DKI Jakarta mengatakan pemprov DKI akan segera mengajukan banding paling lambat pada akhir Maret 2017 nanti atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) yang telah mencabut izin pelaksanaan reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta.

Tiga pulau ini yakni Pulau  F,I dan K. dirinya juga menjelaskan bahwa proses banding akan sama seperti apa yang telah di ajukan Pemprov DKI ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ( PTUN ) saat banding untuk reklamasi Pulau G.

"Pemprov DKI Jakarta kini sedang menyusun memori banding dan paling lambat akan kita sampaikan pada 30 Maret ini", ujar Sumarsono di Jakarta Pusat, Senin ( 27/3/17).

Dirinya menjelaskan, saat ini pemprov DKI sedang menyusun dokumen yang diperlukan untuk dapat mengajukan banding tersebut.

"Soal menang atau kalah nomor dua, yang penting sekarang ada proses pembelajaran hukum dan sekaligus sebagai pendidikan politik bangsa ini. kami akan lakukan para peradilan lebih tinggi", ujar Sumarsono.

Dirinya juga menambahkan bahwa dia tidak harus melaporkan mengenai bandiang yang akan diajukan pemprov DKI terkait masalah reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Thajaja Purnama atau Ahok yang kini sedang cuti.

"Saya kira Pak Ahok akan cukup paham dengan mekanisme hukum dan saya juga rasa tidak perlu ke Pak Ahok. saya sebagai seorang Kepala daerah profesional saja. saya sudah berprinsip Pak Ahok akan setuju kalau saya akan banding", ujar Sumarsono.

Sementara salah satu kuasa hukum nelayan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ( KNTI ) Tigor Hutapea mengatakan bahwa pihaknya sangat kecewa dengan keputusan dari pemerintahan provinsi DKI Jakarta yang akan menyatakan banding setelah Pemprov DKI dinyatakan kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Jakarta.

"Pertama kami sangat kecewa dengan pemprov DKI dan pihak pengembang yang akan banding. walaupun itu diperbolehkan di hukum acara", kata Tigor saat melakukan konferensi pers di kantor Walhi Indonesia di Jalan Tegal Parang Utara, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.(News Analisa)

Read »

Biar tidak kepo, Djarot ajak Anies jalan ke Balai kota

News Analisa - Djarot Saiful Hidayat, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut pemilihan dua langsung mengucapkan istigfar saat Anies Baswedan, Calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta belum menerapkan open governance. Djarot mengklaim, saat ini pemerintahan provinsi DKI Jakarta telah menerapkan keterbukaan data.

"Astagfirullah al adzim, itu sudah dari dulu, kami sangat open banget, bahkan sampai open data supaya bisa diketahui", kata Djarot di Kawasan Klender, Jakarta Barat, Minggu ( 26/3/17).

Dirinya juga mengatakan, Pemprov DKI sudah menjalankan berbagai sistem yang mendukung keterbukaan data mulai dari e-budgeting,e-musrenbang serta yang lainnya. namun hanya pihak pihak tertentu yang dapat melihat e-budgeting, termasuk juga merubah anggaran.

Gubernur, Sekda, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, Kepala Bappeda DKI yang merupakan pihak pihak yang memiliki password e-budgeting. sementara untuk semua anggaran yang telah di sahkan DPRD DKI Jakarta dan telah di evaluasi Kementerian Dalam negeri akan ditayangkan di jakarta.go.id.

Selain itu, dirinya juga berencana untuk mengajak mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk dapat melihat lihat Jakarta Smart City Lounge yang berada di lantai 3 Balai Kota DKI Jakarta. disana warga dapat melihat kota Jakarta didalam sebuah ruangan.

"Mungkin Pak Anies baru tahu saja, makanya perlu sekali kali perlu mengundang Pak Anies ke Balai Kota agar bisa lihat Jakarta Smart City. bagaimana proses e-budgeting, e-planning serta e-musrenbang kita. itu dapat diketahui semua orang dengan menggunakan teknologi informasi dan aplikasi", kata Djarot.

Diketahui Anies sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk meninplementasikan sistem open governance atau mengikutsertakan masyrakat didalam pembangunan. keinginan itu juga telah dia sampaikan saat mengikuti debat cagub dan wacagub DKI Jakarta putaran pertama.

"Pertanyaannya tadi itu kenapa di Jakarta belum ( menerapkan open governance ), saya rasa soal kemauan. kalau infrastrukturnya sudah ada. ditempat lain sudah pakai loh", ujar Anies usai menghadiri pertemuannya dengan Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat ( 23/3/17).

"Justru pemerintah itu harus terbuka, kenapa ? lah ini uang negara kok, uang rakyat kok", ujar Anies.(News Analisa)

Read »

Pekerjaan menjadi alasan Ridho konsumsi sabu

News Analisa  - Ridho Rhoma yang ditangkap aparat kepolisian karena narkoba mengaku telah dua tahun mengonsumsi narkona jenis sabu. hal itu diketahui saat Ridho ditangkap polisi di lobi Hotel Ibis Daan Mogot, Jakarta Barat pada Sabtu ( 25/3/17 ) jam 04.00 wib dini hari.

"Sudah lebih dari dua tahun", kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Komisaris Besar Roycke Langie, Sabtu ( 25/3/17).

Berdasarkan pengakuan dari anak pendangdut Rhoma Irama itu. dirinya tidak sering mengonsumsi narkoba di hotel. sebelum dirinya ditangkap, dia dan temannya S mengonsumsi narkoba jenis sabu di apartemen Thamrin dimana tempat S tinggal.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Roycke Langie juga mengatakan, Ridho menggunakan narkoba adalah karena resiko pekerjaannya sebagai musikus.

"Berdasarkan hasil keterangan darinya, menggunakan sabu ini karena beban pekerjaannya, alasannya biar tidak cepat mengantuk dengan mengkonsumsi narkotika seperti ini", ujar Roycke.

Saat dilakukan penangkapan Ridho, Polisi juga telah berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 0.7 gram yang disimpang didalam paper bag warna coklat yang disimpannya di jok depan kiri mobil Honda Civic yang ditumpanginya. selain itu, polisi juga berhasil menemukan alat hisap sabu jenis bong.

Ridho dipastikan telah mengonsumsi sabu. hal ini terbukti dari hasil tes urine yang menyatakan Ridho telah positif memakai narkotika jenis sabu dikarenakan urine Ridho mengandung Metamphetamine. sedangkan temannya S setelah dilakukan serangkaian tes juga dipastikan menggunakan narkotika jenis Dumolid.

Ridho akan dijerat dengan pasal 112 ayat 1 subsider pasal 127 jo pasal 132 ayat 1 Undang Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika. dirinya terancam minimal 4 tahun.

Rekan Ridho berinsial S juga disangkakan telah melanggar pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 undang undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman 5 hingga 20 tahun penjara. (News Analisa )

Read »

Walikota : tidak usah ribut, kalau keberatan ya tempuh jalur hukum bukan demo

News Analisa - Wali kota Bekasi, Jawa Barat Rahmat Effendi menyatakan akan membuka peluang untuk semua pihak yang merasa keberatan dengan diterbitkannya izin pembangunan Gereja Katolik Santa Clara untuk dapat menumpuh gugatan ke pengadilan saja.

"Kita ini terbuka saja, bagi siapa saja yang menolak dapat menempuh jalur hukum", katanya di bekasi, Jumat ( 24/3/17).

hal itu dikatakannya kepada sejumlah wartawan pasca adanya demonstrasi sejumlah orang yang tergabung di dalam Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi di lokasi pendirian Gerjea Santa Clara jalan Kaliabang, Kelurahan hamparan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Jumat.

Dirinya mengatakan, pihaknya telah memastikan tidak akan pernah mencabut izin untuk pembangunan Gereja Santa Clara bernomor 203/0535/I.B.BPPT.2 yang telah diterbitkan pada 28 Juli 2015.

"Pencabutan izin hanya dapat dilakukan melalui proses di pengadilan yang telah dinilai memiliki kekuatan hukum tetap', katanya.

Dirinya juga mengatakan, Kota bekasi yang juga merupakan daerah yang heterogen telah di isi dengan beragam Suku, Ras dan Agama dengan jumlah penduduk yang kini mencapai 2.6 juta jiwa.

Sementara jumlah tempat ibadah di wilayah itu kini tidak sebanding dengan jumlah pemeluk agama yang berada di kawasan tersebut.

Pihaknya kini mencatat komposisi warga kota Bekasi berdasarkan agama tercatat Islam sebanyak 2 juta jiwa, kristen protestan 195 ribu jiwa, katolik 65 ribu jiwa, budha 12 ribu jiwa, hindu 4.700 jiwa, aliran kepercayaan 1.500 jiwa serta konghucu 196 jiwa.

Berdasarkan data yang didapat hasil pemuktahiran rumah ibadah se-kota Bekasi pada tahun 2016 diketahui terdapat masjid 1.142 unit, mushola 1.786 unit, gereja 120 unit, pura 1 unit, pasewakan 3 unit, klenteng 1 unit serta vihara 11 unit.

Dirinya juga menegaskan, pemerintah tidak akan sembarangan di dalam mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan ( SIPMB ) kepada para warganya, sebab, untuk dapat memiliki SIPMB itu ada mekanisme yang harus dilalui.

"Adapun SIPMB merupakan suatu dasar atau acuan yang harus dipegang untuk membangun sebuah gedung. pemberian SIPMB ini kepada panitia pembangunan Gereja Santa Clara oleh pemerintah daerah sudah selesai sejal Juli 2015 lalu", kata dia.(News Analisa)

Read »

Isu intoleransi sengaja dihembuskan untuk menguntungkan salah satu calon di Pilkada DKI

News Analisa - Usep S Ahyar, Direktur Populi Center menilai bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno banyak menuai keuntungan dari banyaknya isu intoleransi yang kini tengah berhembus didalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurutnya, meskipun pasangan dari Anies-Sandi menyatakan diri mereka multikurtural, mereka banyak di untungkan dengan isu ini. hal ini dikarenakan saat ini lawan politiknya Calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua Basuki Thajaja Purnama atau Ahok tengah menghadapi persidangan kasus dugaan penodaan agama.

"Apalagi saat ini kita ketahui lawan politiknya sangat rawan sekali diserang dengan mengunakan politik identitas. kalau kita melihat sekarang ini lebih banyak banyak menguntungkan paslon nomor tiga", ujar Usep didalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran baru, Jakarta Selatan, Kamis ( 23/3/17).

Sementara itu Nonar Tigor Naispospos, peneliti dari Setara Institut menilai, tidak ada pasangan yang diuntungkan  dari merebaknya isu intoleransi pada Pilkada DKI Jakarta 2017.dirinya melihat justru isu intoleransi yang banyak beredar itu lebih banyak menguntungkan kelompok non parlemen. namun dirinya tidak menjelaskan siapa kelompok non parlemen yang disebutkannnya lebih diuntungkan.

"Saya katakan bahwa dua duanya tidak mendapatkan keuntungan. meskipun pasangan nomor tiga telah membiarkan dan melakukan pendiaman karena mereka merasa enjoy akan itu", ucap dia.

"Yang lebih untuk sesungguhnya kelompok non parlemen tadi. mereka akan terus menerus terlibat didalam proses politik yang ada di Indonesia kalau tidak di stop segera. mereka akan terus masuk dan harus segera distop", sambung dia.

Dirinya juga menyarankan kepada pemerintah agar dapat segera mengambil langkah tegas didalam menangani isu intoleransi ini. jika tidak segera diambil tindakan dan ditangulanggi, maka akan menyebabkan perpecahan di masyarakat.

"Negara harus dapat menegakkan hukum demi untuk menjaga pembangunan sosial ini", kata Bonar.(News Analisa)

Read »

Terkait TPPU sejumlah mantan Kapolres dan Dandim diperiksa

News Analisa - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) akan memeriksa kembali sejumlah pihak dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah ( Muspida ) kota Madiun sebagai saksi di dalam proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ) dengan tersangka Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto.

"Penyidik telah mengklarifikasi informasi adanya aliran dana pada sejumlah pihak, pemeriksaan telah dilakukan pada Kamis ( 16/3/17 ) sampai Sabtu ( 18/3/17) di Madiun", kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin ( 20/3/17).

Dirinya menyatakan pada Kamis bertempat di Markas Besar Detasemen A Brigade Mobil ( Brimob ) Sidoarjo Jawa Timur telah dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang mantan Dandim kota Madiun.

"Selanjutnya pada Jumat ( 17/3/17 ) tim penyidik KPK telah memeriksa satu orang mantan dandim Kota Madiun dan enam orang mantan Kapolres yang menjabat saat Bambang Irianto menjabat sebagai Wali Kota Madiun", ujarnya.

Kemudian , Kata Fabri, pada Sabtu ( 18/3/17) bertempat di Polres Madiun, Tim penyidik KPK juga telah memeriksa mantan Kepala Kejaksaan Negeri Madiun dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Madiun.

KPK belum lama ini juga telah menyita setidaknya 13 alat berat di dalam penyidikan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ) dengan tersangka Walikota Madiun nonaktif Bambang Irianto.

"Kemudian pada Senin ( 27/2/17) penyidik telah menyita 13 alat berat berupa sejumlah excavator dan loader yang diduga merupakan milik dari Bonie Laksmana yang merupakan anak dari Bambang Irianto. barang barang yang disita tersebut masih dititipkan di daerah Ponorogo dan Wonogiri pada temapat barang yang dikuasai dan disewa dari yang bersangkutan", ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin ( 6/3/17).

Dirinya juga mengatakan untuk tersangka Bambang Irianto di dalam kasus TPPU tersebut sebelumnya juga telah dilakukan penyitaan mulai dari uang, logam mulia yaitu berupa emas sekitar 1 kilogram serta tanah dan bangunan di enam lokasi serta satu unit ruko.

KPK juga telah melakukan penyitaan uang dari enam rekening bank yaitu pada Bank BTN, BTPN, BRI, BNI, Mandiri dan Bank Jatim yang bernilai sekitar Rp.6.3 miliar dalam bentuk tabungan dan deposito serta 84.461 dolar AS atau setara Rp.1.1 miliar terkait dengan TPPU Bambang Irianto.

Tersangka Bambang Irianto di duga telah melanggar pasal 12 huruf i atau pasal 12 B atau pasal 11 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 teantang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Febri juga mengungkapkan adanya indikasi tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan telah berlawanan dengan kewajiban atas tugasnya selama menjabat sebagai wali kota Madiun pada priode 2009-2014 serta priode 2014-2019.

Untuk kasus gratifikasi, Bambang Irianto diduga telah melanggar pasal 12 B UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 yahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(News Analisa)

Read »

Nasdem nilai Fahri Hamzah tidak mengerti masalah hak angket

News Analisa - Semua Fraksi dari partai Nasdem menyatakan tidak memiliki keinginan mendasar untuk mendukung wacana hak angket terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan E-KTP.

Wakil Ketua Fraksi dari Partai Nasdem, Irma Suryani mengatakan, Hak angket bukan merupakan suatu tempat yang tepat jika ingin mempertanyakan prosedur kerja yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

"Karena itu kami tidak akan pernah terlibat disitu dan bukan itu saja, nama nama anggota kami juga tidak ada di situ, jadi kami tidak punya pretensi ke ditu. Kita Nasdem taat akan asas, hukum dan serta aturan", kata Irma di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat ( 17/3/17).

Dirinya mengakui bahwa sangat memahami alasan dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa terdapat sejumlah prosedur kerja yang dinilai kurang tepat oleh KPK di dalam melakukan proses kasus dugaan korupsi E-KTP.

Persoalan mengenai prosedur kerja itu misalnya seperti pada Berita Acaa Pemeriksaan ( BAP ) yang telah bocor ke publik sebelum masa persidangan.

Namun, Fraksi Nasdem mempertanyakan tujuan dari hak angket tersebut.

"Yang mau di angket itu siapa sih? KPK atau pemerintah? sementara itu hak angket tujuannya untuk menyelidiki program pemerintah terkait dengan undang undang, kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai atauinkonstitusional", kata Irma.

"Apakah di dalam penyelidikan kasus korupsi E-KTP ini pemerintah juga harus ikut di situ ? kan ini tidak perlu, ini kan sudah menjadi urusannya KPK", lanjut dia.

Hak angket yang diusul oleh Fahri Hamzah terkait dengan E-KTP dianggap sangat tidak memiliki dasar hukum. apalagi KPK juga bukan merupakan subordinat pemerintah dan merupakan lembaga independen.

Jika ingin mendalami prosedur kerja yang ada di KPK, Kata Irma, sebaiknya hal itu diserahkan kepada komisi yang telah menjadi mitra dari KPK yaitu Komisi III DPR RI.

"Kalau ingin agar objek dan prosedur yang ada di KPK ini bekerja secara profesional dan lebih baik kedepan, Komisi terkait yang harus panggil KPK. agar prosedur yang dianggap tidak sesuai akan disesuaikan. KPK diminta pertanggungjawabannya", ujar Irma.

Usulan dari pengajuan hak angket telah dilontarkan Fahri Hamzah. dirinya menilai ada terdapat sejumlah kejanggalan di dalam proses penyelidikan kasus E-KTP.

Dirinya mengklaim telah mendapatkan hingga belasan pesan singkat dari para anggota dewan yang telah menyatakan akan mendukung hak angket tersebut.

Namun sampai sekarang belum ada fraksi yang telah menyatakan dukungan terhadap hak angket tersebut.(News Analisa)

Read »

Maju Pilkada 2018, Ridwan dapat dukungan Nasdem

News Analisa - Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, partai Nasional Demokrat ( Nasdem ) akan segera mendeklarasikan dukungan untuk Ridwan Kamil, Minggu  ( 19/3/17 ) mendatang.

Di acara tersebut rencananya juga akan di hadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

"Rencananya Ketum Nasdem juga akan hadir di bandung", ujar Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G Plate, Rabu ( 15/3/17 ).

Salah satu alasan dari partai Nasdem untuk mendukung Ridwan Kamil karena dirinya dinilai mampu dan mampu didalam melakukan pembangunan di Jawa Barat.

"Untuk itulah, Nasdem akan secara resmi mendeklarasikan diri mendukung kepada Kang Emil dalam minggu ini di Bandung", ujar Johnny.

Sementara itu, Ketua DPW partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa sangat menyakini bahwa pilihan partainya sudah mantap untuk dapat mendukung Ridwan Kamil pada Pilkada Jawa Barat.

Selain itu, Ridwan juga dianggap memiliki kemampuan didalam membangun Jawa Barat. Ridwan Kami juga dinilai sangat unggul di dalam aspek kepemimpinan serta sangat berkomitmen tinggi terhadap pluralisme.

"Komitmen dari Kang Emil terhadap pluralisme sudah tidak perlu diragukan lagi, beliau visioner, kreatif serta inovatif", ujar Saan.

Beberapa waktu lalu, Ridwan Kamil telah menyatakan dirinya telah siap untuk maju dalam Pilkada Jawa barat. namun samapai saat ini, dirinya juga mengaku belum menerima tawaran dari partai politik manapun. oleh karena hal itu juga, dirinya mengaku akan berkomunikasi dengan partai politik akan terus dilakukannya.

"Kalau ada pinangan, insya Allah saya siap, ya siap siap saja, kepemimpinan kan bisa di level mana pun saja. tapi saya juga kan harus tahu diri, saya tidak ambil keputusan sendiri", ucap Ridwan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin ( 6/3/17 ).

partai Nasdem telah memastikan bakal akan mendeklarasikan untuk mendukung Ridwan Kamil untuk maju ke Pilkad Jawa barat 2018.

"Nasdem akan memberikan dukungan kepada tokoh Jawa Barat yang dinilai sangat mampu mengakselerasi pembangunan Jawa Barat. kemampuannya itu hanya ada pada Kang Emil ( panggilan akrab Ridwan Kamil ), untuk itu Nasdem akan secara resmi mendeklarasikan dukungan untuk beliau", papar Johnny.(News Analisa)

Read »

Erman Rajagukguk : Sudah gak benar Dahlan Iskan dijadikan tersangka

News Analisa - Erman Rajagukguk, Pakar Hukum dari Universitas Indonesia ( UI ) menilai penetapan tersangka terhadap mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan sangat lah tidak tepat.

Menurutnya, didalam proyek pengadaan mobil listrik yang dipelopori oleh Dahlan Iskan pada 2013 lalu bukan menjadi masalah di dalam hukum pidana melainkan di hukum perdata.

Erman menyapaikan hal ini didalam diskusi bertajuk " Melawan Kriminalisasi Kebijakan" yang digelar di Kantor MMD Initiative, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat ( 10/3/17).

"Itu lah pendirian saya, Saya yakin Dahlan Iskan tidak bersalah. dia pasti tahu ini bukan pidana.walaupun dirinya bukan dari sarjana hukum", ujar Erman.

Adapun alasannya, menurut Erman, Keuangan BUMN dan BUMD yang terbentuk di Perseroan Terbatas ( PT ) bukanlah keuangan yang berasal dari negara akan tetapi melainkan keuangan perusahaan sebagai badan hukum.

"Walau nanti 100 persen sahamnya itu milik pemerintah pusat atau milik pemerintah daerah. dan begitu juga dengan devidennya 1.000 persen untuk pemerintah pusat atau untuk pemerintah daerah', kata dia.

Oleh karena itulah menurut Erman jika dinilai adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut maka sedianya itu hanya menjadi persoalan di tubuh perusahaan.

Hal itu dapat dijelaskan didalam pasal 61 ayat 1 Undang Undang nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas yang berbunyi" Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apagila dinilai merugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham ), Direksi dan/atau Dewan Komisaris",.

Faisal Basri, seorang pengamat ekonomi sependapat dengan Erman, dirinya menambahkan banyaknya proyek yang disponsoori oleh perusahaan BUMN. salah satunya pergelaran Java Jazz yang juga dibiayai oleh Bank milik pemerintah.

"Ada bank BUMN ( Pemerintah ) yang kasih sponsor gede banget untuk acara Java Jazz. terus Java Jazz nya kurang sukses di tahun ini dibandingan dengan ( Penyelengaraan ) tahun tahun sebelumnya. ini pastinya akan merugikan keuangan negara juga gak? untuk urusan Jazz Jazz kok enggak ada di utak atik", kata Faisal.(News Analisa)

Read »

Terlalu nafsu sebar kebencian. Dhani kena getah.

News Analisa - BTP Network, sebuah kelompok pendukung Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Thajaja Purnama atau Ahok- Djarot Saiful Hidayat melaporkan Ahmad Dhani yang dikenal sebagai seorang musikus ke kepolisian pada Kamis ( 9/3/17) malam terkait dengan penyebaran konten informasi yang menjurus ke nuansa kebencian.

Jack Lapian yang merupakan anggota dari BTP Network mengatakan bahwa Dhani telah membuat kicauan di akun Twitternya @AHMADDHANIPRAST yang berisi nada hasutan dan penuh kebencian.

"Disini telah saya print, bukti yang paling berat itu adalah kicauan ' Siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya'", kata Jack di Mapolda Metro Jaya, Kamis ( 9/3/17) malam.

Menurutnya, bukan hanya sekali ini saja musisi Ahmad Dhani dengan sengaja menyulut kebencian serta menghasut orang lain di akun Twitternya. meski kicauan tersebut telah dihapus, kicauan lainnya di akun Ahmad Dhani tidak kalah dan sangat bermasalah.

"Ini dia telah menghasut, mengajak dan menyebarkan kebencian karena sudah mau Pilkada putaran kedua. dan saya lihat ini kok kayaknya orang yang frustasi gitu. artinya tidak ada jalan lain seperti program. apalagi kita tahu saat ini Pak BAsuki sedang di dalam proses peradilan. artinya belum ada keputusan tetap, akan tetapi Ahmad Dhani telah menyatakan sebagai penista agama", kata Jack.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Thajaja Purnama atau Ahok. maju di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. pada saat bersamaan Ahok juga sedang dirudung kasus dugaan penistaan agama terkait dengan pidatonya di Kepulauan Seribu pada September tahun lalu. Kasus dugaan penistaan agama itu sendiri saat ini telah memasuki tgahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Didalam membuat laporannya, Jack juga melampirkan bukti berupa screen shot. Di dalam ujaran kebencian pada akun Twitter Ahmad Dhani, Dhani menyebut antara lain para pendukung Ahok tidak waras dan bajingan. akibat dari ujaran tersebut, bagi Jack yang saat ini menjadi wakil dari teman temannya di BTP Network, apa yang telah dilakukan oleh Dhani bisa menjadi kampanye hitam.

Dirinya berharap laporan yang telah dibuat dapat memberikan efek jera buat Dhani. Dhani sendiri dilaporkan telah melangar pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45 ayat 2 Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

"Janganlah seenaknya orang bikin status dan agar lebih berhati hati", kata Jack.(News Analisa)

Read »

Cerita Ahok terkait kasus E-KTP.

News Analisa - Sidang perdana kasus dugaan korupsi mega proyek E-KTP akan segera disidangkan.

Tentunya hal ini akan membuat kasus ini akan semakin menarik perhatian publik lantaran akan keluarnya sejumlah nama besar didalam persidangan yang pernah diungkapkan oleh Ketua KPK.

Meskipun belum ada pernyataan resmi tentang siapa saja yang dimaksud, baru baru ini telah beredar Screenshoot di aplikasi media sosial yang terdapat beberapa politisi yang ikut menikmati kasus E-KTP ini.

Sebut saja ada Gubernur Jawa Tenggah Ganjar Pranowo, Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia ( HAM ), Yasonna Laoly dan yang paling menarik perhatian adalah Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Thajaja Purnama atau Ahok yang kini sedang cuti untuk kampanye.

Semua langsung membantah, seperti Ganjar misalnya berspekulasi tentang adanya motif politik dibalik masalh itu." MUngkin Hawa politinya sangat tinggi", tuturnya.

Demikian juga dengan Ahok saat ditanya wartwan belum lama ini terkait dengan kasus E-KTP mengatakan ketika masih menjadi anggota Komisi II DPR RI dirinya merupakan salah satu orang yang paling keras menolak proyek pengadaan E-KTP.

"Saya sendiri adalah yang paling keras melakukan penolakan E-KTP. saya pernah bilang pakai saja Bank Pembangunan Daerah, semua orang yang ingin membuat KTP pasti ada rekamannya kok. ngaapin harus menghabiskan dana Rp.5 triliun", ujar Ahok.

Bukan hanya sekali ini saja Ahok dengan lantang bersuara terkait dengan kasus E-KTP tersebut.

Dua tahun yang lalu, dirinya mengaku adanya upaya untuk membungkam dirinya saat masih menjadi anggota Komisi II DPR RI.

Menurut Ahok, upaya tersebut dilakukan oleh Nurul Arifin yang kala itu diminta oleh petinggi partai Golkar.

"Saya sendiri masih ingat Nurul Arifin ngomong begini ke saya, " Hok, ini fraksi ngomong ke gue nih, elu itu masu dipindahin dari komisi II. karena kasus E-KTP, elu itu terlalu galak dan ribut ribut melulu, mana lu mau bikin pembuktian terbalik, UU Pemilukada, macem macem lah, jadi elo mau dipindahin", kata Ahok menirukan ucapan Nurul.

Pada saat itu dirinya juga bertanya kepada Nurul mengenai ke Komisi mana dia akan dipindahkan. Nurul pun menjawab, Ahok akan dipindahkan ke Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama.

"Saya jawab Oke, kasih tahu tuh fraksi ya, nanti kalau gue di Komisi VIII, gue bongkar tuh mark up dana naik haji semuanya".

Nurul kemudian diketahui melapor ke Fraksi Golkar, beberapa hari kemudian, dirinya kemudian didatangi kembali oleh Nurul, namun kali ini justru Nurul memberi kebebasan kepada Ahok untuk dapat bergabung dengan komisi mana.

"Sekarang elu mau gabung ke komisi mana? asal jangan gaung di Komisi II lagi karena komisi lagi buat UU Pemilukada dan keberadaan elu dangat ngerepoti", cerita Ahok meniru ucapan Nurul.

Dengan santai kemudian Ahok menjawab " Di komisi mana pun gue berada, pasti keberadaan gue buat elu orang sakit kepala", kata Ahok.

"Ya sudah, elu tetap di komisi II saja, tapi jangan banyak ngomong ya", kata Nurul kepada Ahok.(News Analisa)

Read »

Sumarsono nilai normalisasi kali salah satu cara mengurangi banjir di Jakarta

News Analisa - Sumarsono atau Soni, Pelaksana Tugas ( Plt ) Gubernur DKI Jakarta mengatakan saat ini di Jakarta telah terbebas dari banjir. Menurut dirinya, pada saat ini yang terjadi di Jakarta hanya merupakan genangan saja dan bukan merupakan banjir. alasannya air yang menggenangi sejumlah kawasan di Jakarta tidak lagi berlangsung alam hingga berjam jam seperti waktu yang dulu.

Soni juga menilai, genangan yang terjadi hanya disebabkan intensitas hujan yang sangat tinggi. dirinya juga mengingatkan agar para petugas agar selalu bersiap sat memasuki awal tahun 2017.

"Kan sudah saya bilang untuk hati hati di bulan Januari, Februari dan Maret. di bulan itu intensitas hujan sangatlah tinggi. ini karena curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan banjir terjadi dimana mana. tapi Alhamdulillah di Jakarta sesungguhnya hanya sebatas genangan air saja", kata Soni saat di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu ( 8/3/17).

Soni menjelaskan selain karena tingginya curah hujan yang terjadi, belum rampungnya normalisasi kali menjadi salah satu penyebab penanganan banjir yang terjadi di Jakarta belum maksimal. saat ini, lanjut Soni, untuk normalisasi kali baru saja mencapai 40 persen. meskipun demikian, Soni mengatakan bahwa proses normalisasi itu saat ini telah dirasakan oleh warga Jakarta. Untuk itu, dirinya sangat mendukung dan mendorong agar normalisasi reus dapat dilakukan.

"Masih ada beberapa hal yang belum selesai, target normalisasi sungai saat ini baru 40 persen dan belum sepenuhnya 100 persen, sehingga teraget baru kurang lebih separuh saja. dan kami bisa janjikan untuk tuntas kalau sudah mencapai 100 persen ", ujar Soni.

"makanya dengan normalisasi sungai di dalam menggulangi banjir harus terus dilanjutkan kalau memenag mau solusi lebih baik untuk warga Jakarta. karena sudah 40 persen hasilnya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat Jakarta, apalagi kalau sudah 100 persen rampung", kata dia.

Pada Rabu pagi ini, sejumlah wilayah yang berada di Jakarta terlanda banjir antara lain Kampung Arus, Jakarta timur dan Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan.(News Analisa)

Read »

Benarkah Alpukat Kocok Juga Masuk Dalam Kategori Junk Food?

News Analisa -- Apakah Anda penyuka Buah Alpukat? Suka Dengan Buah Alukat yang dijadikan jus ?

Saat in Selain Banyak buah Alpukat yang diadikan sebagai Kecantikan ada juga Y=yang sering dikonsumsi orang dengan namanya alpukat kocok dimana Buah Alpukat akan Dihaluskan Seperti Jus lalu kemudian banyak yang menambahakan susu kental manis.

Tidak diketahui Secara pAsti kapan nama Alpukat kocok mulai Diperkenalkan namun kehadiran alpukat kocok ini banyak mulai terdengar dan bermunculan. Diketahui Aplukat Kocok saat ini juga sedang booming, Karena Dengan Perpaduan antara Buah Alpukat dengan Susu kental Menghasilkan Rasa yang manis dan lezat.

Walaupun memilik rasa yang enak namun taukah Alpikat kocok masuk dalam kategori makan junk food. Alpukat sendiri memiliki segudang mamfaat namun Perlu Kita ketahui Buah Aplukat ini memilik sejumlah mamfaat pernting sepertin tingginya zat lemak didalamnnya.

lal mengapa Alpuka kocok masuk dalam kategori junk food?  karena ketika buah ini mulai dicampurkan dengan namnaya susu ataupun gula maka tingkat giji yang terdapat didalamnya akan berkurang karena pada dasarnya buah alpukat itu berlemak ditambah lagi susu kental manis juga kaya akan lemak sehingga ketika keduanya sama-sama dipadukan maka dikhawatirkan akan merusak tubuh.

Malah Bila ingin mengkonsumsi Buah Alpukat akan lebih jauh lebih baik bila Buah Alpukat dipadukan dengan campuran madu.Namun untuk takaran madu cukup hanya dengan satu sendok makan saja pada satu buah alpukat, dan jamnga terlalu babyak menambahkan juga madu karena mamfaatnya nanti dapat berubah.

Lalu Bagaimana Dengan Mamfaat dari buah alpukat itu sendiri, marei kita simak beberapa mamfaat tersebut yang diantaranya yaitu :

1. Mengatasi Tekanan Darah Tinggi.

2. Menjaga Kesehatan Jantung.

3. Mencegah prostat maupun Kanker Payudara.

4. Menjaga kadar kolestrol dalam darah,

5. melembabkan kulit.

6. Sebagai perawatan Rambut.

7. Meningkatkan Nutrisi dalam tubuh sesuai dengan pemamfaatan yang benar.

8. Mengurangi Keriput dengan cara mendetoksifikasi racun pada tubuh sehingga kulit tibuh menjadi lebih sehat.

Read »

Partai Demokrat akan Mengumumkan Dukunganya Untuk Pilkada DKI Putaran Kedua Besok

News Analisa -- Jakarta - Sesuai Informasi dari Wakil ketua umum DPP Partai Demokrat yakni Roy Suryo mengatakan bahwa pada Besok hari Tepatnya di Hari Senin (06/03/2017), Ketua Umum darp Partai Demokrat akan mengumumkan secara langsung perihal mengenail dukungan resminya atas Pilkada DKI Jakarta 2017 kedua nanti. 

Dalam Agendanya nanti dukungan dari Partai Demokrat akan disampaikan pada Rapat Umum dikantor DPP Partai Demokrat yang berlokasi di Wisma Proklamasi 41,Menteng Jakarta Pusat.

Menurut Roy Suryo, bocoran atas berkoalisi kearah mana nanti partai Demokrat sudah berhembus dikalangan Umum namun secara resminya nanti akan dilakukan tepatnya besok hari oleh ketua Umum kami Susilo Bambang Yudhoyono atau Sekjen Hinca Pandjaitan,Ungkap Roy saat dikonfirmasi,

Biasanya pada hari Senin, Pihak Partai selalu melakukan Rapat Rutin, namun Berhubung kebetukan dengan adanya Penetuan Koalisi pada Pilkada DKI Jakarta, maka besok akan sekaligus dijadikan sebagai momen dalam mengklarifikasikan Dukungan pihak partai demokrat.

Apakah nantinya akan memilih paslon nomor urut 2 yakni Ahok-Djarot atau sebaliknya pasangan calon dengan nomor urut 3 Anies-Sandiaga.

Diketahui Partai Demokrat sebelumnya merupakan partai pengusung pasangan nomor urut satu yakni AHY- Sylvi, namun lantaran pada pilkada putaran pertama Mereka gugur.maka secara otomatis yang dapat mengikuti Pemilihan pilkada Putaran kedua adalah Basuki-Djarot serta Anies-Sandiaga,

Agus -Sylvi saat pada putaran pertama mendapatkan perolehan suara jauh dibawa prediksi yang diharapkan yaitu sekitar 17,05% sedangkan Untuk Paslon nomor urut dua Basuki-Djarot Mereka mendapatkan perolehan suara sebanyak 42,22% dan diurutan selanjutnya pasangan Nomor urut tiga Anies- Sandiaga mendapat 39,95% suara.

dalam Pemilihan Pilkada Putaran Kedua nanti, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan mulai melaksanan masa kampanye pada Selasa mendatang (07/03/2017) dan akan berakhir pada tanggal 15 April 2017. Untuk Pemilihan Resminya akan dilakukan pada tanggal 19 April 2017.

dengan Terpilihnya Cagub Cawagub DKI jakarta nanti diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi Kota Jakarta agar dapat meningkatkan tatanan yang jauh lebih baik. 

Read »

Dijadikan saksi, kakak kandung Ahok bakal ungkap keluarga Ahok

News Analisa - Andi Analta Amir yang juga merupakan kakak angkat Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok bakal akan menceritakan hubungan keluarganya dengan Ahok saat akan menjadi saksi pada persidangan di dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok, Selasa ( 7/3/17).

Dirinya ingin mengungkapkan kepada publik sosok Ahok yang memiliki keluarga angkat seorang muslim.

"Kami cuma akan memberikan masukan terhadap kesaksian kami. juga dilihat hubungan kami sebagai keluarga Ahok. apa benar cerita yang akan saya laporkan itu bahwa memang saya keluarga Ahok", kata Andi saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (4/3/17).

Andi juga mengatakan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi sidang nanti. yang jelas, kata Andi, dirinya telah siap beragumen terkait kasus dugaan penodaan agama yang tengah menjerat Ahok.

"Saya cuma ingin beritahukan bahwa yang namanya pidato penistaan agama itu harusnya ada bukti materiil. dari niat itu kita lihat kejadiannya. dari dimensi saya tidak ada penodaan agam", ujar Andi.

Menurut Andi, sejumlah saksi yang akan memberatkan dan dihadirkan di dalam persidangan persidangan sebelumnya terkesan terlalu dipaksakan.

Namun demikian, dirinya mengatakan tidak akan ada berupaya membantah atau merontokan keterangan saksi saksi sebelumnya. menurut dirinya, hakim sudah bisa menilai kualitas kesaksian dari para saksi tersebut.

Kubu Ahok rencanya akan menghadirkan tiga saksi di dalam persidangan Ahoh pekan depan. Selain Analta Amir, dua saksi lainnya adalah Bambang Waluyo Djojohadikoesoemo dan Eko Cahyono.

Sebelumnya Jaksa penuntut umum telah selesai menghadirkan para saksi fakta dan saksi ahli di dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama.

Adapun beberapa saksi pelapor yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum diantaranya Irena Handono, Pedri Kasman, Novel Bamukmin, Muhammad Asroi Saputra dan yang lainnya.

Kemudian Saksi Ahli yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Ma'ruf Amin dan Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab.

Ahok didakwa telah melakukan penodaan agama karena telah mengutip surat Al Maidah ayat 51 saat melakukan kunjungan dan berpidato di Kepulauan Seribu.(News Analisa)

Read »

Kecaman Trend Gantungan Kunci di China, Diketahui Ada hewan Air hidup di Dalamanya

News Analisa -- Xiamen - Siapa yang tidak menyukai gantungan kunci di tas. Aksesoris Pernak pernik yang indah menggantung menjadikan keindahan tersendiri bagi penggunanya, Namun tidak halnya dengan yang satu ini. Diketahui di Pasar turus Zeng Cuo'an di China, Para Penjual disana mencoba meraup keuntungan yang berbeda dari biasanya. Ada satu trend baru disana dimana Gantungan kunci yang dijual dimasukan dengan hewan air didalammnnya dan kewan tersebut masih dalam keadaan hidup.

Hal tersebut menjadi viral dan telah banyak ditentang oleh Publik. para komunitas pencinta hewan Kemudian menggelar Petisi kepada Pihak Pemerintah China Untuk Melarang Hewan yang dengan sengaja ditangkap dan dijadikan sebagai trend di negeri tirai bambu itu.

Diketahui dipasar Xiamen banyak sekali dijumpai penjual yang menjajakan barang daganganya khususnya gantungan kuni hewan tersebut. Dengan Berisikan Warna air yang berwarna warni dan disertai makanan Sejenis Pelet didalammnya. Adapun Hewan yang dijadikan Trend Hiasan Itu adalah ikan kecil, bayi kura-kura dan juga ada yang berupa salamander. harga yang ditawarkan oleh penjual beragam harga. namun umunnya satu buah gantungan kunci dijual seharga 15 s/d 20 Yuan atau setara 29 ribu sampai dengan 39 ribu rupiah.

Hal ini walaupun menjadi trend namun sebagian masyarakat ada juga yang menolak mengingat mereka adalah makluk hidup yang perlu untuk dilindungi juga sama halnya seperti Panda China.

Hewan air itu ditangkap kemudian dibungkus didalam plastik bening berukuran sempit dengan celah ruang pernapasan yang minim. Pada Salah satu papan Jual Ditoko tersebut terpampang bahwa hewan yang ada didalam kantong plastik itu dapat bertahan samapi kurang lebih 3 bulan lamanya.

tidak bisa dibayangkan bagaimana menderitanya hewan yang erkurung didalam kantong yang dihiasi dengan beragam cairan warna warni. hanya semata-mata untuk kesenangan stlye yang telah mengabaikan hak hidup hewan itu.

Dan Menurut professor Ekohidrologi yang ada di Malaysia Yaitu Sam Walton menuturkan bahwa tingkat kematian hewan yang berada di dalam kantongan plastik tersebut bisa saja terjadi karena faktor kurangya oksigendan kemudian kotoran dari hewan itu nantinya akan berubah menjadi semacam gas amonia yang dapat berubah menjadi racun dan dapat mengakibatkan kematian hewan tersebut.

Read »

Benarkah Ada Lahan Milik Negara yang di Pakai Dalam Pembangunan Mall? Anies Berujar Ada, Ahok Menjawab Apa?

News Analisa -- Jakarta- Marak Beredar Info Bahwa Anies Baswedan mengatakan Bahwa ada Tanah milik Negara yang dijadikan sebagai lahan dalam mendirikan mall- mall di Jakarta. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan Mall mana saja yang telah memakai lahan negara itu. dan Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama atau (Ahok) beliau kemudian Merespon Perkataan dari Anies Calon Gubernur nomor urut 3 itu,

Ahok Mengatakan Dirinya tidak mengetahui dan mendegar ada Pihak Swasta yang telah melakukan pembangunan Mall di lahan milih negara. Dan Bila Memang ada ditemukannya hal semacam itu pastinya hal tersebut sudah dianggap menyalahi aturan dan masuk dalam pelanggaran. Dan Semuanya itu akan ditindak secara tegas bila memang benar adanya demikian.

"Seperti yang saya bilang, bila memang ada lapokan dan kita akan proses, karena sudah masuk dalam tahap pelanggaran, terlebih lagi mendirikan bangunan mall di lahan pemerintah"m Ujar Ahok sewaktu dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta, pada Kamis (02/03/2017).

Ahok Menambahkan diriya tidak tau Mall mana yang disebut-sebut oleh Anies telah dibangun tersebut. Terkait Diluar itu sebelummnya Anies Mengatakan Bahwa Ada Pihak Oknum Swasta yang telah mendirikan bangunan mall di wilayah Jakarta, namun ketika dikonfirmasi kembali, Anies tidak mau menjelaskan lebih lanjut perihal lokasi dari pembangunan itu, dirinya hanya mengatakan ada yang di Barat, Selatan maupun di Wilayah Timur.

Diketahui Anies Memberikan Statement terhadap pendirian bangunan Pusat Perbelanjaan di Lahan milik negara karena terkait dengan Programnya yaitu DP nol Rupiah untuk pembelian rumah yang mejadi salah satu ide gagasan dari calonya Sandiaga Uno.

Untuk Saat ini Pihak Anies belum mau membeberkan secara langsung mengenai ucapannya, Dirinya hanya mengatakan akan memberikan informasi nantinya. jadi ya kasih cari tau dulu, terus yang bilang ga ada, biar bekerja mencari bukti dulu , kata Anies.

Sehubungan dengan pernyataan itu, Ahok memang sudah megklarifikasikan bila memang benar ada halnya demikian makan semuanya akan diprose secara tegas dan dipidanakan.

Read »

Ternyata Rizieq diundang hanya untuk mendengarkan rangkaian sambutan Raja Salman di Gedung DPR

News Analisa - Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab beserta para ulama besar dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia ( GNFU MUI ) kemungkinan hanya akan mendengar pidato dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Gedung DPR , Kamis ( 2/3/17).

Juru bicara FPI Slamet Maarif mengatakan bahwa FPI dan Rizieq Shihab hanya mendapatkan undangan untuk menghadiri acara Raja Salman yang akan berlangsung di Gedung DPR.

"Kami ( FPI ) mendapatkan undangan, Habib juga dapat undangan dari pimpinan DPR RI untuk menyambut kedatangan Raja Salman dan mendengarkan pidato. yang mengundang itu DPR. Habib Rizieq salah satu dari 21 tokoh agama yang diundang DPR", ujar Slamet, Rabu ( 1/3/17).

Selain Rizieq Shihab, para ulama lainnya juga mendapatkan undangan untuk hadir di Gedung DPR.

Terdapat sekitar 30 Organisasi kemasyarakatan yang di undang untuk hadir di Gedung DPR tersebut.

"Pak Bachtiar juga mendapatkan undangan, Khattat juga mendapatkan undangan, Kyai Abdul Rasyid juga mendapatkan undangn, beberapa kawan yang ada di GNPF juga mendapatkan undangan untuk hadir di Gdeung DPR", ujar Slamet.

Menurut undangan yang telah diterima tersebut.lanjut Slamet, di dalam acara resmi Raja Salman akan berada di Gedung DPR hanya sekitar 30 menit. Setelah dari Gedung DPR, Raja Salman di agendakan akan langsung menuju Masjid Istiqal.

"katanya sih langsung ke Masjid Istiqlal tuh. kayaknya mendengarkan sambutan di Gedung DPR, Sambuatan dari Raja Salman. kayaknya sih hanya cuma mendengar sambutan dari Raja Salman saja", ujar Slamet.

Slamet juga menyarankan agar masyarakat yang ingin menyambut kedatangan Raja Salman dapat juga dilakukan di Masjid Istiqlal.

"Cuma kami sarankan saja, umat islam yang ingin menyambut di sekitar Masjid Istiqlal saja", ujar Slamet.(News Analisa)

Read »