Isu intoleransi sengaja dihembuskan untuk menguntungkan salah satu calon di Pilkada DKI

News Analisa - Usep S Ahyar, Direktur Populi Center menilai bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno banyak menuai keuntungan dari banyaknya isu intoleransi yang kini tengah berhembus didalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurutnya, meskipun pasangan dari Anies-Sandi menyatakan diri mereka multikurtural, mereka banyak di untungkan dengan isu ini. hal ini dikarenakan saat ini lawan politiknya Calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua Basuki Thajaja Purnama atau Ahok tengah menghadapi persidangan kasus dugaan penodaan agama.

"Apalagi saat ini kita ketahui lawan politiknya sangat rawan sekali diserang dengan mengunakan politik identitas. kalau kita melihat sekarang ini lebih banyak banyak menguntungkan paslon nomor tiga", ujar Usep didalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran baru, Jakarta Selatan, Kamis ( 23/3/17).

Sementara itu Nonar Tigor Naispospos, peneliti dari Setara Institut menilai, tidak ada pasangan yang diuntungkan  dari merebaknya isu intoleransi pada Pilkada DKI Jakarta 2017.dirinya melihat justru isu intoleransi yang banyak beredar itu lebih banyak menguntungkan kelompok non parlemen. namun dirinya tidak menjelaskan siapa kelompok non parlemen yang disebutkannnya lebih diuntungkan.

"Saya katakan bahwa dua duanya tidak mendapatkan keuntungan. meskipun pasangan nomor tiga telah membiarkan dan melakukan pendiaman karena mereka merasa enjoy akan itu", ucap dia.

"Yang lebih untuk sesungguhnya kelompok non parlemen tadi. mereka akan terus menerus terlibat didalam proses politik yang ada di Indonesia kalau tidak di stop segera. mereka akan terus masuk dan harus segera distop", sambung dia.

Dirinya juga menyarankan kepada pemerintah agar dapat segera mengambil langkah tegas didalam menangani isu intoleransi ini. jika tidak segera diambil tindakan dan ditangulanggi, maka akan menyebabkan perpecahan di masyarakat.

"Negara harus dapat menegakkan hukum demi untuk menjaga pembangunan sosial ini", kata Bonar.(News Analisa)