Menguak pelegalan politik dinasti di Indonesia

New Analisa - Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan Politik Dinasti yang ada di indonesia akan melanggengkan budaya korupsi dalam penyelengaraan birokrasi di indonesia.

Keputusan Mahkamah konstitusi dalam mengabulkan gugatan pada uji materi dan menghapus pasal pasal  pembatasan Larangan keluarga Pertahan atau politik dinasti dalam UU Pilkada akan membuat tantangan semakin berat

"Apalagi ada keputusan Makamah Konstitusi  yang telah memperbolehkan Politik Dinasti dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah .maka tantangan pemilihan kepala daerah akan semakin berat" Kata Ray dalam diskusi bertajuk Hati hati : Politik Dinasti Rawan korupsi di Menteng, Jakarta Pusat.

Roy juga memberi salah satu contoh yaitu mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang kemudian menjadi tersangka dalam kasus korupsi di KPK. Pada saat awal memimpin Banten. Atut kerap sekali bekerjasama dengan keluargannya. seperti Tubagus Chaeri Wardhana dalam pengarapan proyek.

Menurut Ray, hal serupa berpeluang akan terjadi lagi di daerah Banten. karena dari keluarga Ratu Atut Chosiyah akan kembali maju didalam pilkada tahun 2017.

"Ini semakin mengingatkan kita bahwa dalam politik dinasti, manfaatnya sama sekali tidak ada, Mudharatnya sangat banyak. karena banyak peluang dari kepala daerah dalam melakukan kejahatan ekonomi dalam hal ini berupa korupsi. Di pilkada ini masih banyak masalah yang terjadi. khususnya di daerah Banten. dan pada saat bersamaan belum ada upaya yang kuat untuk ingatkan bahwa politik dinasti ini sangat berbahaya" Katanya.

Ray juga mencatat hingga akhir tahun 2016, sejumlah kasus korupsi yang terjadi ditanah air karena adanya dinasti politik.

Lahirnya dinasti politik ini melahirkan budaya baru dalam pemerintahan. budaya baru yang berupa melambatnya pembangunan daerah. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD )yang dikeluarkan begitu besar.

"Dinasti politik memang banyak menimbulkan transaksi dibawah meja. Bawaslu harus bisa mengawasi praktik praktik kotor ini. yang menarik KPK menduaga ada potensial korupsi disalah satu kandidat Pilkada. kita sayangkan KPK ungkap setelah pilkada. seharusnya sebelum dilaksanakan pilkada menindaklanjuti temuan praktik korupsi tersebut", kata Ray.